• Jul 24, 2024
• sugeng nur cahyono
• Berita Kabupaten

KIM Berita Desaku_id, Penajam - Merujuk amanat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, pengawasan post-market keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan BPOM, secara mandiri maupun bersama-sama. Sehubungan dengan hal tersebut, penguatan pengawasan IRTP oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara berkala sebagai upaya bersama untuk mencapai keamanan pangan nasional.

Sejak tahun 2020, BPOM telah melakukan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kegiatan (DAK NF BOK POM) kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dana ini diberikan sebagai bentuk dukungan dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah dan menjamin pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kegiatan dalam DAK Non Fisik POM 2024 adalah Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB-IRT bagi Pelaku Usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian keamanan pangan pelaku usaha agar dapat menerapkan CPPOB-IRT sesuai dengan ketentuan.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian keamanan pangan pelaku usaha agar mereka dapat menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik bagi industri rumah tangga pangan (CPPOB-IRTP) sesuai dengan ketentuan, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penilaian mandiri CPPOB-IRTP Pada rabu 24 Juni 2003. Bimtek dihadiri Rumah UMKM Desa Gunung Mulia yang dilakukan 2 hari. Peserta yang hadir sebelumnya sudah mengikuti pelatihan PKP. Pelaku usaha diharapkan mampu melakukan penilain mandiri terhadap usahanya sehingga dapat mengidentifikasi elemen-elemen manakah yang belum sesuaikan dengan kaidah CPPOB dan melakukan perbaikan ber keseimbangan dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan yang dihasilkan.